Gubernur Sulawesi Tengah melalui Pj.sekertaris Daerah Prov.Sulawesi Tengah Mulyono SE.Ak.MM didampingi asisten deputi koordinasi intelijen pertahanan kementerian koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan republik indonesia, Marsma Tni Andi M. Taufik m.def,stud. membuka rakor sekaligus membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Tengah Diruang polibu Kamis,25/2/2021
Pada kesempatan itu Dalam sambutannya Mulyono SE,Ak.MM selaku pribadi dan mewakili masyarakat serta pemerintah daerah provinsi sulawesi tengah, saya mengucapkan selamat datang kepada asisten deputi koordinasi intelijen pertahanan kementerian koordinasi biddang politik, hukum dan keamanan republik indonesia, bapak Marsma madya TNI Andi m. Taufik m.def,stud
Bersama tim pejabat dan pendamping dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Bumi Tadulako, Provinsi Sulawesi Tengah.
Lanjut Mulyono Jika kita mencermati kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, dapat kita lihat dan rasakan bahwa ancaman dalam bentuk konflik sosial dan terorisme di masyarakat secara nasional masih sering terjadi, dimana masyarakat lebih memilih cara penyelesaian dengan melakukan tindakan anarkis dan kekerasan dalam menyampaikan pendapatnya, yang akhirnya dapat bermuara pada konflik sosial, serta ditambah lagi ancaman teroris yang juga meresahkan masyarakat.
"Oleh karena itu sangatlah penting bagi seluruh aparat pemerintah termasuk tni, polri, BNPT, Dan Kemenko Polhukam serta unit kerja pemerintah terkait lainnya untuk dapat bersinergi melalui koordinasi dan sinergitas dalam mencegah dan mengatasi segala bentuk ancaman yang ada di masyarakat".ucapnya
Lebih lanjut Pemerintah Sulawesi Tengah Mengambil Langkah-langkah Strategis yaitu dengan menindaklanjuti peraturan pemerintah Ri nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan uu no 7 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial.
"Maka dari itu Berdasarkan perundang-undangan tersebut kepala daerah mulai dari gubernur sampai dengan bupati/walikota keterlibatan semua unsur terkait termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda, jajaran pemerintah kabupaten/kota serta semua pihak termasuk kemenko polhukam sangatlah dibutuhkan".
Dan diakhir sambutannya patut kiranya pemerintah daerah sulawesi tengah memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatiannya untuk menjaga stabilitas keamanan dan keberlanjutan pembangunan daerah ini.
"Harapan saya rencana aksi nasional penanggulangan terorisme di sulawesi tengah tahun 2021 dapat terus berlanjut dengan harapan kementerian/lembaga dapat konsisten melaksanakan kegiatannya di sulawesi tengah.
Selain itu juga Kepala BNPT Bangbang Surono Ak,MM selaku narasumber menyampaikan agar Kementerian/Lembaga meningkatkan kesadaran untuk bersama menanggulangi kejahatan terorisme dan radikalisme di Indonesia serta bersinergi dengan kuat untuk pelaksanaan program ini.
"Kesadaran untuk menanggulangi kejahatan terorisme dan radikalisme merupakan tanggung jawab kita semua. Terorisme sudah memasuki fase serius, bukan lagi extraordinary crime, itu artinya bahwa ancaman terorisme dan radikalisme sudah ada di tengah-tengah kita,"ujarnya
Lanjut Bangbang Surono Sebanyak 425 kegiatan fisik dan non fisik telah selesai dilaksanakan Tim Sinergisitas Antarkementerian/Lembaga di tahun 2019. Dalam penyusunan rencana aksi Sinergisitas di tahun 2021 nantinya, Tim Sinergisitas 38 K/L menyampaikan beberapa kebutuhan di daerah atau wilayah sasaran yang dibutuhkan dari instansi yang tergabung, guna mendapatkan masukan serta saran dari kebutuhan yang akan dilaksanakan.
Nampak hadir K.A BNPT Bangbang Surono Ak.MM, Asdep Intelijen koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Marsma
TNI Andi M. Taufik m.def,stud, dan pejabat Forkopimda terkait.
