Fokus Sulawesi, Jakarta
Mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTF) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan sebuah tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Predikat WTP bukanlah tujuan akhir,” kata Jokowi saat menghadiri penyampaian LHP LKPP dan IHPS II di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/6/2021).
Karena, lanjut Presiden, pemerintahan yang dipimpinnya ingin mempergunakan uang rakyat sebaik-baiknya. Kemudian dikelola dengan transparansi dan akuntabel. Serta memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang merupakan rakyat Indonesia.
“Karena itu, pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan APBN,” ujar Jokowi.
Dijelaskan Kepala Negara, defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman. Lalu dilaksanakan secara responsif dengan mendukung kebijakan counter technical dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi.
“Dikelola secara hati-hati, kredibel dan terukur,” tegas Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur selama lima tahun berturut-turut, sejak 2016, pemerintah pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Jokowi melihat WTP di tahun 2020 merupakan pencapaian terbaik ditengah tahun yang berat saat pemerintah bekerja keras mengatasi pandemi Covid-19.
Ditegaskannya, di tengah situasi yang belum sepenuhnya, pulih, pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP.
Karena itu, ia memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK yang ditengah keterbatasan aktivitas dan mobilitas di masa pandemi, telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP dengan tepat waktu.
Sumber: BeritaSatu.com
